PLTU Cilacap Harus Antisipasi Tsunami

19-08-2019 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam Foto : Husen/mr

 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Cilacap, Jawa Tengah, harus mengantisipasi bencana tsunami yang setiap kali mengancam. Ini penting untuk memastikan suplai listrik di pulau Jawa tetap terjaga. Pada 2006 pernah terjadi gempa yang menimbulkan tsunami di pantai Pangandaran, Jawa Barat, yang gelombang ombaknya menerjang pula PLTU di Cilacap, Jateng.

 

Konstruksi PLTU yang tahan gempa dan tsunami jadi desain ideal di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI dengan otoritas PLTU Cilacap dan Bupati Cilacap, Minggu (18/8/2019).

 

Disampaikan Ridwan, PLTU Cilacap pernah sekali terendam air laut karena tsunami walau dengan ketinggian yang rendah. Untuk itu PLTU Cilacap perlu lebih sigap mengantisipasi tsunami yang mungkin saja kelak datang lebih tinggi.

 

"Kerusakan karena tsunami harus diantisipasi. Negara kita ring of fire. Di Indonesia bencana alam sering terjadi sebelum kita tahu. Di pantai selatan ini selalu ada ancaman tsunami. Kalau di pantai utara hampir tidak ada. Sebaliknya, di selatan sangat rawan bencana. Ini harus diantisipasi. Jangan karena tsunami 2006 rendah, tapi kalau nanti datang lebih tinggi bagaimana mengantisipasinya," kilah politisi Partai Golkar itu.

 

Ditambahkan Ridwan, bila PLTU Cilacap terganggu, maka terganggu pula distribusi listrik di pulau Jawa, terutama Jateng dan Yogyakarta. Apalagi untuk Jawa dan Bali ada program 35 ribu megawatt yang harus disukseskan. Menyukseskan program elektrifikasi juga sekaligus mengantisipasi bencananya yang mungkin saja datang tanpa bisa diprediksi. (mh/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...